lintasnews, Kalbar – Ribuan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (8/7/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan PLN menyusul pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat.
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan serta mendesak pihak PLN memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Kubu Raya.
Ketua Umum DPP BPM Kalbar, Gusti Edy, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan karena pihak manajemen PLN, khususnya General Manager, tidak menemui massa aksi secara langsung. Menurutnya, persoalan pemadaman listrik merupakan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Kami meminta keterbukaan dari PLN karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masyarakat hanya menunggu tanpa ada penjelasan yang jelas,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, BPM Kalbar menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta PLN segera menghentikan pemadaman listrik dan memastikan pemulihan pasokan listrik secara menyeluruh di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Mereka juga menolak adanya kebijakan yang berpotensi membebankan kerugian operasional kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Selain itu, BPM menuntut kompensasi nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pemadaman listrik. Bentuk kompensasi yang diminta berupa pembebasan biaya beban, potongan tagihan listrik, hingga penggantian kerusakan peralatan elektronik milik warga, pedagang kaki lima, warung kopi, dan pelaku UMKM.
Massa juga meminta PLN menjamin pasokan listrik bagi sektor-sektor vital seperti rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, serta fasilitas pengelolaan air bersih agar tidak terdampak gangguan serupa di masa mendatang.
Menurut Gusti Edy, pemadaman listrik yang terjadi telah mengganggu aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga pelayanan publik. Ia bahkan meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap pelayanan PLN di Kalimantan Barat.
“Apa yang terjadi ini menjadi perhatian serius karena belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka perekonomian masyarakat bisa terganggu,” ujarnya.
Sebagai simbol kekecewaan, massa juga menyerahkan lilin kepada pihak PLN. Lilin tersebut melambangkan kondisi masyarakat yang merasa seolah kembali ke masa lalu akibat seringnya terjadi pemadaman listrik.
Aksi sempat berlangsung memanas ketika massa meminta bertemu langsung dengan pimpinan PLN. Namun situasi tetap terkendali setelah mendapat pengawalan aparat kepolisian, TNI, dan unsur Forkopimda yang berada di lokasi.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan terkait berbagai tuntutan yang disampaikan massa aksi, pihak PLN tidak memberikan keterangan kepada awak media yang berada di lokasi.
Massa BPM Kalbar menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga PLN memberikan penjelasan yang transparan serta memenuhi hak-hak masyarakat yang terdampak akibat pemadaman listrik.
(Reni)
