LINTAS NEWS, PONTIANAK – Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan demikian tidak dapat dipungkiri laut memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat melalui Perdagangan Interinsuler. Tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia.
“Oleh karena itu seharusnya berbagai infrastruktur, regulasi serta Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menciptakan pelayaran dan pelabuhan yang aman dan nyaman yang memungkinkan percepatan distribusi barang dan orang,” ungkapnya Dr. Herman Hofi selaku Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik. Rabu 8/5/2024
Lanjutnya, salah satu penyumbang kenaikan harga barang karena amburadulnya management dipelabuhan. Sangat disayangkan perhatian terhadap kenyaman dan keamanan serta kepastian hukum pelayaran kita belum sempurna kalau tidak mau disebut sangat jauh dari sempurna.
Terkait transportasi belum kelihatan menjadi fokus perhatian para pengambil kebijakan, dalam melakukan penataan transfortasi laut serta perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha transportasi laut, termasuk ekspeditor dan Badan Usaha Pelayara.
Dalam hal implementasi regulasi selama ini dirasakan banyak regulasi yang tumpang tindih kewenangan. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha menjadi korban karena dalam penegakan hukum sangat tergantung interpretasi masing-masing instansi. Untuk itu perlu ada ketegasan kewenangan penegakan hukum di areal pelabuhan dan hal-hal yang terjadi di laut terhadap kapal yang berlayar, baik terjadi tubrukan kapal atau kapal yang tenggelam dalam pelayaran di lautan.
Sementara itu pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kecil, kalau tidak mau dikatakan hampir tidak ada kewenangan, pada pemda sangat berkepentingan dengan lalulintas lautan dan pelabuhan. Hal ini menjadi penting karena transportasi laut menjadi infrastruktur penting dalam rangka menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Sebagaimana kita pahami bersama bahwa transportasi laut merupakan urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu optimalisasi infrastruktur transportasi laut, pembenahan regulasi dan peningkatan SDM menjadi sangat penting,” terangnya.
Saat ini Kalbar memiliki pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah yang katanya pelabuhan yang berstandar internasional terbesar di Pulau Kalimantan. Namun hingga saat ini belum kelihatan geliat aktifitas yang yang menunjukkan berstandar internasional itu. Sebagai warga Kalbar berharap optomalisasi fungsi pelabuhan kijing segera di wujudkan.
Hal ini di karenakan Kalimantan Barat sangat berkepentingan bukan hanya karena merupakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat yang berdomisili di Mempawah, akan tetapi pelabuhan laut menjadi sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kalbar. 80% konsumsi masyarakat tersebut masuk melalui pintu pelabuhan laut.
“Boleh dikatakan pelabuhan laut menjadi tulang punggung bagi distribusi barang, dan jasa,” ucap Dr. Herman Hofi
Mengingat begitu strategisnya pelabuhan laut bagi masyarakat kalbar maka diharapkan pelabuhan laut betul-betul berfungsi secara optimal baik dalam bongkat muat barang. Maupun maupun aspek penegakan hukum di pelabuhan dan keamana pelayaran.
Saat ini dirasakan bongkar muat barang di pelabuhan Dwikora Pontianak termasuk di pelabuhan kijing masih terlalu lama atau masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Tentu saja hal ini akan berdampak terhadap distribusi dan cost yang harus dikeluarkan pengusaha, tentu saja akan berimbas terhadap harga barang. Oleh karena perlu ada penataan lebih baik lagi dalam hal bongkar muat barang baik di pelabuhan dwikora maupun pelabuhan kijing. Selain itu keamana dan kenyamanan pelabuhan harus selalu terjaga dengan baik.
“Syahbandar sebagai pejabat administrasi tertinggi di pelabuhan dan Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS) di berikan kewenangan untuk melaksanakan penegakam hukum. Serta memberikan pemahaman bersama kewenangan antara instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” tutupnya.
