Lintas-News, Maluku – Puluhan Aliansi Masyarakat Adat Bupolo Bersama DPD KNPI Kabupaten Buru Menggelar Aksi Damai Di Simpang Lima Kota Namlea,Kantor DPRD Buru Dan Kantor Bupati Buru Pada Jumat (28/11/2025)
Para Pendemo Mendesak Anggota DPRD Kabupaten Buru Agar Secara Kelembangan Dapat Menyampaikan Sikap Yang Sama Untuk Menolak Penyisiran Sambil Menunggu Kelengkapan Administrasi Koperasi Rampung 100 Persen
Aksi Damai Tersebut Yang Berlangsung Sekira Pukul 14:00 Hingga Pukul 17 : WIT Di Simpang Lima Kota Namlea, Depan DPRD Buru Dan Kantor Bupati Buru, Massa Aksi Mereka Tiba Menggunakan Satu Buah Unit Mobil Truck Dilengkapi Dengan Sonsitmem Dan Membawakan Poster Bertuliskan” Aliansi Masyarakat Adat Bupolo Bersama DPD KNPI Kabupaten Buru Dengan Tegas Tolak Penyisiran
Selain Massa Aksi, Pihak Aparat Kepolisian Turut Serta Mengawali Aksi Damai Aliansi Masyarakat Adat Bupolo Bersama DPD KNPI Kabupaten Buru Simpang Lima Kota Namlea, Depan DPRD Buru Dan Kantor Bupati Buru
Dalam Orator Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru Taher Fua, Rencana Penertiban Tambang Akan Berdampak Besar Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Buru, Daya Beli Masyarakat Terjadi Pengangguran Besar – Besaran Serta Dapat Berpengaruh Pada Sektor Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dipastikan Akan Mengalami Penurunan,” Ujarnya
Lebih Lanjut, Persoalan ini Tidak Boleh Dipandang Hanya Sebatas Aktivitas Penambang, Karena Sejak Tahun 2011 Hingga Sekarang, Aktivitas Tambang Di Gunung Botak Telah Membantu Ribuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya,”Ucapnya
Menanggapi Point Tuntutan Massa Aksi, Ketua DPRD Buru Bambang Langlang Buana Menyampaikan Bahwa Kami DPRD Telah Bekerja Keras Untuk Menyelesaikan Persoalan ini Dan Mendorong Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Provinsi Untuk Memberikan Legitas Izin Kepada Para Penambang
Ditempat Berbeda Aksi Damai ini Akan Berkelanjutan Dari Beberapa Orasi Sebelumnya Dan Akan Terus Berlanjut Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi, Kami Pastikan Akan Terus Membawakan Massa Sesuai Dengan Surat Resmi,” Tutup Taher Fua
(Riz)
