lintasnews, Kalbar – Gubernur Kalimantan Barat, Dr. H. Ria Norsan, memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan segera menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan Persatuan Sopir Kalimantan Barat terkait persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. (27-07-26).
Hal itu disampaikan usai menerima audiensi perwakilan Persatuan Sopir Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/7/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut turut dihadiri perwakilan Pertamina, Polda Kalimantan Barat, Organda, serta Kapolresta Pontianak, Kombes Pol. Endang Tri Purwanto.
Ria Norsan mengatakan, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi keluhan utama para sopir. Salah satunya adalah dugaan adanya SPBU yang menjual BBM bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang dinilai bertentangan dengan ketentuan pemerintah.
“SPBU tidak boleh menjual minyak subsidi di atas harga HET yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, berdasarkan keluhan yang kami terima, praktik tersebut diduga masih terjadi di sejumlah SPBU,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan barcode pembelian BBM bersubsidi. Modus yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah penggunaan barcode secara berulang sehingga kuota BBM milik orang lain diduga digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti bersama Pertamina, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, Organda, serta aparat penegak hukum dari Polda Kalimantan Barat.
Untuk aspek penegakan hukum, Polda Kalbar akan melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah, di antaranya menerbitkan surat edaran, surat teguran, serta Instruksi Gubernur terkait pengawasan distribusi BBM. Namun, pelaksanaannya memerlukan dukungan dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan, termasuk Pertamina dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi saat ini berbeda dengan kelangkaan BBM yang sempat terjadi menjelang Idulfitri. Kali ini, keluhan lebih banyak datang dari para sopir angkutan yang mengaku kesulitan memperoleh BBM bersubsidi akibat antrean panjang di SPBU.
“Bahkan ada yang sudah mengantre lama, tetapi ketika giliran mengisi, stok BBM sudah habis. Ini yang menjadi perhatian serius dan harus segera dicarikan solusi bersama,” kata Ria Norsan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan langkah konkret agar distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan antrean panjang yang merugikan masyarakat, khususnya para sopir angkutan.
(Reni)
