Lintas-News, Maluku – Praktisi Hukum Ahmad Belasa, S.H. Melayangkan Peringatan Keras Kepada Kapolda Maluku Dan Gubernur Maluku. Ia Menyebut Kekosongan Hukum Di Gunung Botak Sudah Menjadi Bahaya Nyata Yang Tidak Bisa Lagi Disepelekan.
Dalam Siaran Persnya, Sabtu (21/11), Ahmad Belasa Menyebut Gunung Botak Kini Telah Berubah Menjadi Ruang Tanpa Hukum, Di Mana Kekerasan Terjadi Berulang Kali.
“Peristiwa Pembunuhan Dan Kekerasan Dengan Alat Tajam, Pencurian, Dan Berbagai Kasus Kekerasan Lainnya Di Gunung Botak Dan Sekitarnya Adalah Problem Hukum Yang Membutuhkan Kehadiran Polri,” Kata Ahmad Belasa.
Menurutnya, Hanya Polri Yang Memiliki Kewenangan Preventif Dan Penegakan Hukum Untuk Memberikan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Setiap Warga Masyarakat Sekitar.
*Tragedi Gunung Nona Jadi Bukti*
Ahmad Belasa Mengaitkan Kekosongan Hukum Itu Dengan Tragedi Longsor Gunung Nona Yang Menyebabkan Nyawa Manusia Melayang.
Salah Satu Penyebab Utama Tragedi Itu, Kata Dia, Patut Diduga Adalah Aktivitas Penggalian Dengan Alat Berat Ekskavator Dan Aktivitas Pertambangan Ilegal Yang Terus Dibiarkan Tanpa Kehadiran Polri.
“Kalau Polri Tidak Hadir, Siapa Yang Menghentikan Ekskavator Ilegal Itu? Siapa Yang Menindak Penambang Ilegal Itu? Tidak Ada,” Ujarnya.
*TNI Tanpa Polri Adalah Bahaya*
Point Paling Tajam Dari Pernyataan Itu Adalah Soal Pelibatan TNI.
Ahmad Belasa Meminta Polda Maluku Dan Gubernur Maluku Untuk Melibatkan Polri Bersama Dengan TNI Dalam Pengamanan Gunung Botak.
“TNI Tanpa Polri Adalah Suatu Keadaan Yang Patut Dianggap Bahaya,” Tegasnya.
Ia Menjelaskan, TNI Bertugas Menjaga Pertahanan Negara, Bukan Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Warga Sipil. Jika Hanya TNI Yang Hadir Tanpa Polri, Maka Akan Terjadi Kekosongan Kewenangan Hukum — Tidak Ada Yang Bisa Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Dan Proses Hukum Yang Sah Terhadap Pelaku Kejahatan.
“Vacuum Of Law Menjadi Ruang Rimba Dan Kekerasan Penindasan Terhadap Yang Lemah. Itu Yang Sedang Terjadi Di Gunung Botak,” Kata Ahmad Belasa.
Ia Pun Menuntut Tiga Hal: Penempatan Personel Polri Secara Permanen Di Gunung Botak Dan Gunung Nona, Operasi Penegakan Hukum Terpadu Polri Bersama TNI Terhadap Tambang Ilegal Dan Ekskavator Ilegal, Serta Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Petuanan Kaiely Dan Pemegang IPR Yang Sah.
Jangan Tunggu Korban Berikutnya Baru Negara Hadir,” Tutupnya.
Hingga Berita ini Diturunkan, Polda Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, Dan Kodam XV/Pattimura Belum Memberikan Keterangan Resmi. Redaksi Masih Berupaya Menghubungi Ketiga Pihak Tersebut Untuk Konfirmasi. (Ra)












