LINTAS NEWS, PONTIANAK – Kota Pontianak sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat tentu saja dinamika penduduk di kota semakin tinggi. Kondisi ini tidak dapat dihindari sebagai efek kemajuan teknologi dan semakin membaiknya berbagai infrastruktur, namun tentu akan menimbulkan gesekan kepentingan yang akan berakibat lahirnya berbagai bentuk kriminalitas yang akan mengganggu kenyamanan warga Kota Pontianak.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Panca Bakti menilai pemerintah kota Pontianak harus terus berinovasi dan bersinergi atau berkolaborasi dengan TNI dan Polri serta masyarakat dalam rangka terjaga situasi kondusif dan menjaga rasa aman dan nyaman.
“Hal ini agar dapat mengurangi rasa was-was atau rasa ketakutan warga sehingga Pontianak akan selalu produktif dalam melaksanakan berbagai aktifitasnya, pemkot tidak akan bisa menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa berkolaborasi dengan polri dan TNI serta steakholder lainnya,” ucap Herman Hofi Munawar.
Kerjasama TNI dan Polri serta masyarakat bahwa rasa aman dan nyaman itu merupakan persoalan utama dalam menciptakan rasa kebahagiaan warga kota. Kolaborasi akan melahirkan kekompakan dengan TNI dan Polri serta steakholder lainnya sehingga benar-benar dapat terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
Kolaborasi ini harus senantiasa dijaga sehingga terwujud secara kongkrit bukan hanya bersifat administrasi semata. Sebab masyarakat Kota Pontianak sangat mendambakan situasi yang aman dan nyaman dan melahirkan peningkatan indek kebahagiaan.
Kolaborasi Pemkot, TNI dan Polri sudah cukup lama. Hal ini terlihat adanya Bhabinkamtibmas dan BABINSA tingkat Kelurahan. Sudah sangat lama terbangun. Namun kebersamaan ini belum optimal.
“Babikantipmas dan BABINSA yang selalu siap siaga di 29 kelurahan di kota Pontianak sepertinya belum ada upaya pemkot untuk menambah energi para babinsa dan babinkhamtibmas, sementara mereka terus melaksanakan tugas dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang disediakan institusinya.
“Pemerintah Kota Pontianak belum ada perhatian untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka yang bertugas tidak kenal jam kerja ini,” tuturnya Dr. Herman Hofi.
Sudah saatnya pemkot membantu peningkatan fasilitas atau kesejahteraan mereka. Tidak berlebihan misalnya setiap Babinsa dan babinkhamtibmas di bantu 1juta/perbulan misalnya. Maka anggaran untuk 29 keluarahan selama 1 tahun tidak sampai 1 Miliar. Dengan demikian kolaborasi ini akan berimbang, namun selama ini terkesan kolaborasi tidak berimbang.
Adanya kolaborasi berimbang ini maka suatu wilayah akan semakin tercipta rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakatnya dapat menjalankan kegiatannya dengan penuh suka cita.
“Kolaborasi jangan hanya sekedar slogan dan wacana semata, terlebih saat ini masyarakat semakin kritis terhadap setiap perkembangan yang terjadi,” tutupnya Herman Hofi
