PONTIANAK – Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan terkait dugaan kasus korupsi BP2TD sama sekali tidak berkaitan dengan pasangan calon (paslon) kepala daerah atau tim sukses mana pun. Gerakan tersebut, menurut mereka, adalah panggilan nurani untuk merespons kegelisahan masyarakat tentang dugaan keterlibatan pejabat tertentu dalam kasus tersebut.
Muhammad Isromi, selaku koordinator aksi, menyampaikan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan transparansi terkait dugaan keterlibatan Riak Norsan, nama yang disebutkan ratusan kali dalam salinan putusan Mahkamah Agung.
“Gerakan kami murni untuk memperjuangkan kebenaran dan memastikan kasus ini tidak diselimuti kabut ketidakpastian. Kami ingin masyarakat mendapatkan jawaban yang jelas dan tegas soal kasus ini,” ujarnya. kepada media ini. Selasa, 26/11/2024.
Dalam pernyataannya, Isromi juga menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak memiliki motif politik ataupun bayaran.
“Apa yang kami lakukan menyangkut hajat hidup masyarakat Kalimantan Barat. Kami tidak ingin ada oknum pejabat korup yang bebas berkeliaran dan berpura-pura menjadi sosok yang suci,” tegasnya.
Isromi mengungkapkan kekecewaannya terhadap media yang tidak memberikan ruang bagi Aliansi Mahasiswa untuk menyampaikan pandangannya.
“Setelah audiensi, kawan-kawan wartawan lebih memilih mewawancarai pihak Polda Kalbar daripada mendengarkan keterangan kami. Akibatnya, berita yang beredar di media sosial banyak yang memfitnah kami dengan tuduhan ditunggangi salah satu paslon dan menerima bayaran,” ungkapnya.
Isromi juga menyesalkan beredarnya video di media sosial yang menyudutkan gerakan mereka.
“Video tersebut sangat merugikan kami. Kami telah menerima sanksi sosial dari netizen, dibully habis-habisan. Kami meminta media yang menyudutkan kami untuk mengklarifikasi demi memulihkan harkat dan martabat kami,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa juga menyinggung kehadiran kelompok ilegal yang mencoba merusak aksi mereka.
“Beberapa orang yang dikeluarkan dari ruangan itu bukan bagian dari kami. Mereka adalah kelompok ilegal yang disusupkan untuk mengacaukan forum. Bahkan ada massa yang berdiri di luar pagar mengaku bagian dari kami, padahal kami tidak pernah bertemu atau mengajak mereka dalam konsolidasi,” kata Isromi.
Isromi menambahkan bahwa gerakan mereka justru didasari oleh keresahan masyarakat yang mencuat menjelang pilkada.
“Aksi ini lahir dari kegelisahan masyarakat terkait salinan putusan Mahkamah Agung yang menyebut nama salah satu calon gubernur dan mantan Bupati Mempawah dua periode. Beliau mengaku sudah diperiksa sebagai saksi dan tidak bersalah. Namun, kami ingin kebenaran ini benar-benar jelas,” tutupnya.
Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat berharap media lebih objektif dalam memberitakan aksi mereka. Menurut mereka, masyarakat Kalimantan Barat berhak mendapatkan informasi yang transparan dan akurat tanpa campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu.
