lintasnews, Pontianak – Aksi demonstrasi memasuki hari ketiga kembali digelar di kawasan Bundaran Bambu Runcing, Pontianak, Kamis (22/10/2026). Aksi ini merupakan kelanjutan demonstrasi sebelumnya di Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti 20 tuntutan massa.
Sejumlah mahasiswa bergabung dengan kelompok ibu-ibu yang membawa spanduk bertuliskan “Kalbar Volusi” dan “Menolak Lupa Kasus BPPTD Mempawah”. Dalam orasinya, massa juga mendesak Gubernur Kalbar Ria Norsan mundur dari jabatannya.
Ketua BEM Polnep, Iqbal, menegaskan pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan tanpa penambahan maupun pengurangan. Ia menyebut salah satu hal yang diharapkan mahasiswa adalah kehadiran gubernur untuk berdialog langsung dengan massa aksi.
“Kami hanya meminta kepala daerah hadir menemui kami dan memberikan penjelasan secara langsung. Semua tuntutan ini akan terus kami kawal,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, tuntutan tersebut mencakup persoalan pembangunan manusia, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terkait dugaan korupsi yang turut disorot massa, Iqbal menegaskan penanganannya harus melalui jalur hukum dan prosedur yang berlaku.
Iqbal juga menyebut sekitar 11 orang menjadi korban dugaan pemukulan selama aksi hari pertama dan kedua. Menurutnya, laporan telah disampaikan ke Polda Kalimantan Barat, tetapi pihak mahasiswa belum mengetahui perkembangan penanganannya secara resmi.
“Kami tidak ingin kejadian pemukulan seperti ini dibiarkan dan terulang pada aksi berikutnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan aksi yang diikuti hampir 100 orang tersebut berlangsung aman dan tertib. Meski sempat terjadi antrean kendaraan di sekitar lokasi, kepolisian menyatakan tidak terjadi kemacetan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib,” kata Endang.
Ia juga mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan fasilitas umum menjelang peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak pada Jumat (23/10/2026).
Terkait dugaan pemukulan terhadap mahasiswa, Endang mengatakan Polresta Pontianak belum menerima laporan. Namun, pihaknya memperoleh informasi adanya laporan yang disampaikan ke Polda Kalbar dan menyebut penanganannya berada di bawah kewenangan Polda.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal 20 tuntutan tersebut dan berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk menjawab aspirasi yang telah disampaikan. (Rn)
