LINTAS NEWS – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Panca Bakti berikan apresiasi semangat Kapolda Kalbar dalam penindakan penyimpangan penggunaan BBM solar yang telah meresahkan masyarakat.
“Dunia usaha yqng berkaitan dengan transportasi akan menimbulkan dampak terhadap distribusi barang dan akhirnya dampak pada ekonomi biaya yang tinggi. Namun sebaliknya jika melakukan penindakan kepada pemain solar subsidi, tetapi perlu juga diuraikan mata rantai distribusi BBM Solar mulai dari depot pertamina sehingga diketahui mana yang bermasalah dalam mikanisme pendistribusiannya,” ucap Herman Hofi. Senin 4/11/23.
Menurut Herman Hofi, penyimpangan BBM bersubsidi hampir terjadi di wilayah kalbar hanya untuk memperoleh keuntungan perseorangan, badan usaha atau kelompok yang merupakan sindikat, dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak.
“Selama ini terkesan pemerintah khususnya pemda tidak perduli dengan Persoalan ini,” kata Herman Hofi
Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap penimbunan bahan bakar minyak jenis solar
bersubsidi.
“Jika penimbunan solar bersubsidi bersumber dari SPBU maka SPBU tersebut wajib bertangung jawab. Disamping itu pertamina juga wajib bertangung jawab atas pola pendistribusian BBM subsidi jenis solar,” terangnya.
“Pertamina seharusnya menyampaikan pada publik berapa banyak jatah BBM subsidi di Kalbar, dan berapa banyak jatah untuk maaimg- masing kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, berapa jumlah subsidi dan berapa jumlah yang digunakan untuk kepentingan
industri,” kata Herman Hofi.
Sebenarnya pihak pertamina mengetahui jumlah BBM yang di didistribusikan disetiap SPBU. Namun selama ini terkesan pertamina tutup mata dengan Persoalan ini.
“Bukankah pertamina sudah mengetahui setiap BBM keluar dari depot pertamina, bahkan jenis kendaraan yang digunkan untuk membawa BBM dari depot diketahui oleh pihak pertamina,” ungkapnya
Hal ini seharusnya di bedah secara kongkrit dan dilakukan penelaahan lebih jauh mengenai pencegahan dan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar hingga garuk sampai ke akar-akarnya siapapun dan dari instansi manapun harus dilakukan penindakan.
