Kasus BP2TD Mempawah, Ketua LAKI Yakin Polda Kalbar Selesaikan Penanganan Secara Profesional

JAKARTA – Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) atas keberhasilan mereka dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Kabupaten Mempawah

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat penting di Kalimantan Barat dan beberapa pengusaha yang kini telah dijatuhi hukuman tetap oleh Mahkamah Agung (MA).

Ketua LAKI menilai keberhasilan Polda Kalbar ini sebagai bukti nyata komitmen mereka dalam memberantas korupsi yang merugikan masyarakat.

“Keberhasilan ini perlu mendapat penghargaan dan dukungan penuh dari masyarakat Kalbar. Ini adalah langkah maju dalam melawan praktik korupsi yang merugikan rakyat,” ujar Ketua LAKI dalam keterangannya, Rabu (21/11).

Meski telah menunjukkan capaian positif, LAKI menyadari masih ada beberapa aspek dari kasus ini yang belum tuntas. Namun, pihaknya menegaskan keyakinannya bahwa Polda Kalbar akan menyelesaikan kasus tersebut secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku. “Kami yakin penyidik bekerja berdasarkan aturan hukum dan tidak ada intervensi dari pihak manapun,” tambah Ketua LAKI.

Selain itu, LAKI mengimbau masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Polda Kalbar agar penanganan kasus ini dapat berjalan tanpa hambatan. “Kami percaya proses hukum berjalan sesuai koridor yang ada, dan dukungan masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya,” tegasnya.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum bagi Polda Kalbar untuk terus menunjukkan kinerja yang profesional dalam memberantas korupsi. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kalimantan Barat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Polda Kalbar sendiri menyatakan komitmennya untuk melanjutkan penanganan kasus korupsi lainnya di wilayah tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. ***

(Tim)