PONTIANAK – Investasi dinilai memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan masyarakat di Kalimantan Barat, terutama melalui sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan oleh Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, yang menegaskan bahwa investasi yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.
“Kehadiran investasi diharapkan menciptakan simbiosis mutualisme antara investor dan masyarakat. Di Kalimantan Barat, sektor perkebunan kelapa sawit berperan besar sebagai penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Dr. Herman dalam Konfrensi Persnya. Sabtu, 21/12/2024.
Ia menjelaskan, investasi di sektor ini telah membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi angka pengangguran di pedesaan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan investor, seperti jalan, jembatan, listrik, dan akses internet, memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
“Fakta menunjukkan bahwa investasi kelapa sawit membawa dampak positif di banyak daerah di Kalimantan Barat. Infrastruktur yang dibangun investor tidak hanya mempermudah akses ke wilayah terpencil, tetapi juga membuka peluang usaha baru, serta mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Dr. Herman menyoroti sejumlah tantangan yang dapat menghambat iklim investasi. Salah satunya adalah gangguan non-hukum, seperti tindakan perusakan fasilitas perusahaan atau pemblokiran jalan tanpa alasan yang jelas.
“Gangguan keamanan semacam ini harus ditangani dengan tegas. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada tekanan yang mengganggu jalannya investasi. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Herman menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, baik terhadap perusahaan yang melanggar aturan maupun masyarakat yang menghalangi kegiatan investasi.
“Perusahaan yang melanggar hukum harus bertanggung jawab. Namun, masyarakat yang melakukan provokasi atau merusak fasilitas perusahaan juga wajib ditindak sesuai aturan hukum,” tambahnya.
Ia pun mengajak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi menciptakan lingkungan investasi yang sehat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat investasi bagi pembangunan desa.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan penegak hukum sangat penting. Komitmen yang kuat dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum akan menjadikan investasi sebagai motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kalimantan Barat,” tutupnya.
