lintasnews, Pontianak – Perkara dugaan pemalsuan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran yang menyeret Syarif Taufik Akbar kini memasuki persidangan ke-9. Di tengah proses hukum yang disebut telah berlangsung hampir tiga tahun sejak laporan dibuat pada 2023, pelapor Syarifah Fatimah mempertanyakan sejumlah hal, termasuk alasan terdakwa belum ditahan hingga persidangan berjalan.
Fatimah merupakan ibu kandung Syarifah Meisya Aqila sekaligus pihak yang melaporkan perkara tersebut. Menurut keterangannya, Taufik disebut bekerja sebagai pegawai BUMN PT Pelindo.
Namun, Fatimah menegaskan bahwa persoalan yang dipertanyakannya bukan semata-mata mengenai status pekerjaan terdakwa, melainkan transparansi mengenai dasar hukum penahanan selama proses persidangan.
Ia mempertanyakan, apabila penahanan memang tidak dilakukan, apa dasar pertimbangan hukumnya. Jika terdapat penangguhan penahanan, siapa yang memberikan, apa syaratnya, dan sampai kapan berlaku.
Pertanyaan tersebut disampaikan karena perkara kini telah memasuki sidang ke-9 dan terdakwa telah menjalani proses persidangan.
Secara hukum, tidak ditahannya seorang terdakwa tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Penahanan merupakan tindakan hukum yang memiliki syarat dan mekanisme tersendiri. Karena itu, dasar dan kewenangan terkait status penahanan menjadi bagian penting yang dapat dijelaskan oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan.
LAPORAN DIBUAT 2023, PERKARA BERJALAN HAMPIR TIGA TAHUN
Fatimah mengaku membuat laporan ke Polda Kalbar pada 10 Agustus 2023.
Menurut keterangannya, proses perkara kemudian berjalan cukup panjang. Pelapor, terlapor dan sejumlah saksi telah diperiksa. Keterangan ahli juga disebut telah dimintakan, termasuk ahli dari Jakarta dan Universitas Indonesia.
Dalam perjalanannya, Fatimah menyebut terjadi beberapa kali pergantian penyidik.
Ia mengaku sempat mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka. Namun, pada awal 2026 kembali terjadi pergantian penyidik sehingga menurut keterangannya, perkara harus kembali ditelusuri.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Fatimah melaporkan persoalan proses penyidikan kepada Propam dan Paminal Polda Kalbar.
Setelah proses kembali berjalan, perkara kemudian masuk ke tahap penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan.
Fatimah menyebut berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan pada 30 Juni 2026. Selanjutnya perkara dilimpahkan ke pengadilan dan kini telah memasuki persidangan ke-9.
AKTA KELAHIRAN JADI POKOK PERKARA
Menurut Fatimah, pokok persoalan dalam perkara tersebut berkaitan dengan akta kelahiran anak kandungnya yang disebut mencantumkan nama Taufik dan istrinya sebagai orang tua.
Atas persoalan itu, muncul sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana data tersebut dapat tercantum dalam dokumen kependudukan resmi.
Di antaranya, siapa yang mengajukan dokumen, dokumen apa yang digunakan sebagai dasar, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta apakah data tersebut telah disesuaikan dengan dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan sebelumnya.
Pertanyaan mengenai proses administrasi tersebut penting karena akta kelahiran merupakan bagian dari dokumen kependudukan.
Namun, pertanyaan tersebut tidak serta-merta berarti adanya kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan petugas Dukcapil. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, prosedur, pihak yang mengajukan, serta proses verifikasi dan validasi yang dilakukan.
ADA KETENTUAN PIDANA TERKAIT DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur sejumlah ketentuan pidana mengenai pemalsuan dokumen maupun manipulasi data kependudukan.
Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
Sementara ketentuan mengenai manipulasi data kependudukan juga diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. Karena itu, penerapan pasal dalam perkara konkret tetap harus melihat dakwaan, fakta persidangan, alat bukti dan unsur pidana yang didakwakan.
Dengan demikian, penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan majelis hakim berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
FATIMAH PERTANYAKAN DAMPAK TERHADAP PENDIDIKAN ANAK
Selain persoalan dokumen, Fatimah juga menyoroti dampak yang menurut pengakuannya dirasakan anaknya.
Ia mengaku persoalan administrasi tersebut berdampak terhadap pendidikan anak hingga harus berpindah dari satu lembaga pendidikan ke lembaga lainnya.
Fatimah juga mengakui pernah terlibat dalam perkara pengrusakan kaca yang telah diproses melalui jalur hukum.
Namun, ia mempertanyakan apabila persoalan tersebut kembali dikaitkan dengan perkara akta kelahiran.
Menurutnya, perkara pengrusakan benda dan persoalan identitas anak merupakan dua persoalan yang berbeda.
“Kaca bisa diganti. Tetapi empat tahun masa pendidikan anak, siapa yang bisa mengembalikan?” ujar Fatimah.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan pengalaman yang disampaikan pihak pelapor. Dampak hukum maupun administrasi terhadap anak tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat diverifikasi.
SIDANG KE-9, POKOK PERKARA JANGAN SAMPAI TENGGELAM
Memasuki sidang ke-9, Fatimah mempertanyakan apakah seluruh keterangan yang muncul di persidangan benar-benar berkaitan dengan pokok perkara.
Menurutnya, dalam persidangan muncul keterangan mengenai hubungan keluarga, pengasuhan, masa lalu serta rekaman suara maupun video.
Di sisi lain, terdakwa memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan mengajukan bukti maupun keterangan yang dianggap relevan.
Karena itu, substansi perkara tetap harus diuji berdasarkan dakwaan dan pembuktian di persidangan.
Pertanyaan utamanya adalah apakah dokumen akta kelahiran tersebut diterbitkan berdasarkan data yang benar dan prosedur yang sesuai, atau terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan.
Dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai perkara. Ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktian telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru pada 2026, sehingga penerapan aturan terhadap perkara tertentu juga perlu melihat ketentuan peralihan dan waktu terjadinya perbuatan. (Hukumonline)
TERDAKWA BELUM DITAHAN, APA DASAR HUKUMNYA?
Pertanyaan mengenai status penahanan menjadi salah satu hal yang paling disorot Fatimah.
Ia menegaskan tidak meminta terdakwa dihukum sebelum adanya putusan pengadilan.
Namun, ia meminta penjelasan mengenai mengapa terdakwa tetap menjalani persidangan tanpa penahanan.
Jika memang penahanan tidak diperlukan, menurutnya perlu ada penjelasan mengenai dasar hukumnya.
Begitu pula apabila terdapat penangguhan atau bentuk lain dari status penahanan, publik berhak mengetahui mekanisme hukumnya sepanjang informasi tersebut memang dapat disampaikan secara terbuka.
Pertanyaan tersebut penting untuk membedakan antara dugaan adanya perlakuan khusus dengan fakta hukum mengenai kewenangan penahanan.
Status seseorang sebagai pegawai BUMN juga tidak dengan sendirinya menjadi dasar hukum untuk menahan ataupun tidak menahan seseorang. Penentuan status penahanan harus mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
TIGA PENYIDIK DAN SEMBILAN KALI SIDANG
Menurut keterangan Fatimah, perkara ini telah melalui beberapa tahapan panjang sejak laporan dibuat pada 2023.
Mulai dari pemeriksaan pelapor dan saksi, permintaan keterangan ahli, gelar perkara, pergantian penyidik, penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka, pelimpahan berkas hingga persidangan.
Fatimah menyebut sedikitnya terdapat tiga penyidik yang menangani perkara tersebut dalam perjalanan prosesnya.
Kini perkara telah memasuki sidang ke-9.
Ia mengaku juga memperoleh informasi yang menyebut terdakwa kemungkinan akan dijatuhi pidana di bawah satu tahun.
Namun, informasi tersebut belum dapat disebut sebagai putusan karena putusan pengadilan baru memiliki kepastian setelah dibacakan secara resmi oleh majelis hakim.
PUBLIK MENUNGGU PUTUSAN RESMI
Perkara ini kini berada pada tahap yang semakin mendekati putusan.
Karena itu, semua pihak perlu menunggu hasil pemeriksaan majelis hakim terhadap dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa maupun alat bukti lain yang sah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Apabila terdakwa terbukti bersalah, pertanggungjawaban pidana akan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
Sebaliknya, apabila unsur pidana tidak terbukti, terdakwa berhak memperoleh putusan sebagaimana diatur dalam hukum.
Di luar putusan terhadap terdakwa, masih terdapat persoalan lain yang menjadi perhatian pelapor, yakni bagaimana proses penerbitan akta kelahiran tersebut berlangsung.
Jika ditemukan adanya kesalahan administrasi, mekanisme perbaikannya perlu dijelaskan.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum oleh pihak tertentu, prosesnya harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan hukum.
Sebaliknya, apabila seluruh proses penerbitan dokumen telah dilakukan sesuai prosedur, penjelasan dari instansi terkait juga penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
FATIMAH: “SAYA HANYA MEMINTA KEADILAN”
Setelah hampir tiga tahun mengikuti proses hukum, Fatimah mengaku lelah. Namun, ia menyatakan tetap akan mengikuti proses hukum sampai adanya putusan.
“Saya tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Saya hanya meminta hukum bekerja. Anak saya punya identitas, punya masa depan dan punya hak untuk mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Menurut Fatimah, perkara tersebut bukan semata-mata persoalan konflik keluarga ataupun kerugian materi.
Ia menilai persoalan utama berkaitan dengan identitas seorang anak dan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh negara.
Kini, perhatian tertuju pada putusan resmi majelis hakim.
Bukan berdasarkan rumor ataupun informasi yang belum terkonfirmasi, melainkan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang dinilai secara hukum.
Sementara bagi pelapor, satu pertanyaan masih menunggu jawaban:
Bagaimana akta kelahiran tersebut dapat terbit, bagaimana proses verifikasinya dilakukan, dan apakah seluruh prosedurnya telah sesuai ketentuan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perkara tidak hanya berhenti pada siapa yang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, tetapi juga memberikan kepastian mengenai proses administrasi kependudukan yang menjadi pokok persoalan.
(SIDANG KE-9, TERDAKWA BELUM DITAHAN: Pelapor Pertanyakan Penahanan dan Proses Penerbitan Akta Kelahiran
PONTIANAK —
Perkara dugaan pemalsuan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran yang menyeret Syarif Taufik Akbar kini memasuki persidangan ke-9. Di tengah proses hukum yang disebut telah berlangsung hampir tiga tahun sejak laporan dibuat pada 2023, pelapor Syarifah Fatimah mempertanyakan sejumlah hal, termasuk alasan terdakwa belum ditahan hingga persidangan berjalan.
Fatimah merupakan ibu kandung Syarifah Meisya Aqila sekaligus pihak yang melaporkan perkara tersebut. Menurut keterangannya, Taufik disebut bekerja sebagai pegawai BUMN PT Pelindo.
Namun, Fatimah menegaskan bahwa persoalan yang dipertanyakannya bukan semata-mata mengenai status pekerjaan terdakwa, melainkan transparansi mengenai dasar hukum penahanan selama proses persidangan.
Ia mempertanyakan, apabila penahanan memang tidak dilakukan, apa dasar pertimbangan hukumnya. Jika terdapat penangguhan penahanan, siapa yang memberikan, apa syaratnya, dan sampai kapan berlaku.
Pertanyaan tersebut disampaikan karena perkara kini telah memasuki sidang ke-9 dan terdakwa telah menjalani proses persidangan.
Secara hukum, tidak ditahannya seorang terdakwa tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Penahanan merupakan tindakan hukum yang memiliki syarat dan mekanisme tersendiri. Karena itu, dasar dan kewenangan terkait status penahanan menjadi bagian penting yang dapat dijelaskan oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan.
LAPORAN DIBUAT 2023, PERKARA BERJALAN HAMPIR TIGA TAHUN
Fatimah mengaku membuat laporan ke Polda Kalbar pada 10 Agustus 2023.
Menurut keterangannya, proses perkara kemudian berjalan cukup panjang. Pelapor, terlapor dan sejumlah saksi telah diperiksa. Keterangan ahli juga disebut telah dimintakan, termasuk ahli dari Jakarta dan Universitas Indonesia.
Dalam perjalanannya, Fatimah menyebut terjadi beberapa kali pergantian penyidik.
Ia mengaku sempat mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka. Namun, pada awal 2026 kembali terjadi pergantian penyidik sehingga menurut keterangannya, perkara harus kembali ditelusuri.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Fatimah melaporkan persoalan proses penyidikan kepada Propam dan Paminal Polda Kalbar.
Setelah proses kembali berjalan, perkara kemudian masuk ke tahap penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan.
Fatimah menyebut berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan pada 30 Juni 2026. Selanjutnya perkara dilimpahkan ke pengadilan dan kini telah memasuki persidangan ke-9.
AKTA KELAHIRAN JADI POKOK PERKARA
Menurut Fatimah, pokok persoalan dalam perkara tersebut berkaitan dengan akta kelahiran anak kandungnya yang disebut mencantumkan nama Taufik dan istrinya sebagai orang tua.
Atas persoalan itu, muncul sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana data tersebut dapat tercantum dalam dokumen kependudukan resmi.
Di antaranya, siapa yang mengajukan dokumen, dokumen apa yang digunakan sebagai dasar, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta apakah data tersebut telah disesuaikan dengan dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan sebelumnya.
Pertanyaan mengenai proses administrasi tersebut penting karena akta kelahiran merupakan bagian dari dokumen kependudukan.
Namun, pertanyaan tersebut tidak serta-merta berarti adanya kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan petugas Dukcapil. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, prosedur, pihak yang mengajukan, serta proses verifikasi dan validasi yang dilakukan.
ADA KETENTUAN PIDANA TERKAIT DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur sejumlah ketentuan pidana mengenai pemalsuan dokumen maupun manipulasi data kependudukan.
Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
Sementara ketentuan mengenai manipulasi data kependudukan juga diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. Karena itu, penerapan pasal dalam perkara konkret tetap harus melihat dakwaan, fakta persidangan, alat bukti dan unsur pidana yang didakwakan.
Dengan demikian, penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan majelis hakim berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
FATIMAH PERTANYAKAN DAMPAK TERHADAP PENDIDIKAN ANAK
Selain persoalan dokumen, Fatimah juga menyoroti dampak yang menurut pengakuannya dirasakan anaknya.
Ia mengaku persoalan administrasi tersebut berdampak terhadap pendidikan anak hingga harus berpindah dari satu lembaga pendidikan ke lembaga lainnya.
Fatimah juga mengakui pernah terlibat dalam perkara pengrusakan kaca yang telah diproses melalui jalur hukum.
Namun, ia mempertanyakan apabila persoalan tersebut kembali dikaitkan dengan perkara akta kelahiran.
Menurutnya, perkara pengrusakan benda dan persoalan identitas anak merupakan dua persoalan yang berbeda.
“Kaca bisa diganti. Tetapi empat tahun masa pendidikan anak, siapa yang bisa mengembalikan?” ujar Fatimah.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan pengalaman yang disampaikan pihak pelapor. Dampak hukum maupun administrasi terhadap anak tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat diverifikasi.
SIDANG KE-9, POKOK PERKARA JANGAN SAMPAI TENGGELAM
Memasuki sidang ke-9, Fatimah mempertanyakan apakah seluruh keterangan yang muncul di persidangan benar-benar berkaitan dengan pokok perkara.
Menurutnya, dalam persidangan muncul keterangan mengenai hubungan keluarga, pengasuhan, masa lalu serta rekaman suara maupun video.
Di sisi lain, terdakwa memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan mengajukan bukti maupun keterangan yang dianggap relevan.
Karena itu, substansi perkara tetap harus diuji berdasarkan dakwaan dan pembuktian di persidangan.
Pertanyaan utamanya adalah apakah dokumen akta kelahiran tersebut diterbitkan berdasarkan data yang benar dan prosedur yang sesuai, atau terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan.
Dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai perkara. Ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktian telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru pada 2026, sehingga penerapan aturan terhadap perkara tertentu juga perlu melihat ketentuan peralihan dan waktu terjadinya perbuatan. (Hukumonline)
TERDAKWA BELUM DITAHAN, APA DASAR HUKUMNYA?
Pertanyaan mengenai status penahanan menjadi salah satu hal yang paling disorot Fatimah.
Ia menegaskan tidak meminta terdakwa dihukum sebelum adanya putusan pengadilan.
Namun, ia meminta penjelasan mengenai mengapa terdakwa tetap menjalani persidangan tanpa penahanan.
Jika memang penahanan tidak diperlukan, menurutnya perlu ada penjelasan mengenai dasar hukumnya.
Begitu pula apabila terdapat penangguhan atau bentuk lain dari status penahanan, publik berhak mengetahui mekanisme hukumnya sepanjang informasi tersebut memang dapat disampaikan secara terbuka.
Pertanyaan tersebut penting untuk membedakan antara dugaan adanya perlakuan khusus dengan fakta hukum mengenai kewenangan penahanan.
Status seseorang sebagai pegawai BUMN juga tidak dengan sendirinya menjadi dasar hukum untuk menahan ataupun tidak menahan seseorang. Penentuan status penahanan harus mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
TIGA PENYIDIK DAN SEMBILAN KALI SIDANG
Menurut keterangan Fatimah, perkara ini telah melalui beberapa tahapan panjang sejak laporan dibuat pada 2023.
Mulai dari pemeriksaan pelapor dan saksi, permintaan keterangan ahli, gelar perkara, pergantian penyidik, penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka, pelimpahan berkas hingga persidangan.
Fatimah menyebut sedikitnya terdapat tiga penyidik yang menangani perkara tersebut dalam perjalanan prosesnya.
Kini perkara telah memasuki sidang ke-9.
Ia mengaku juga memperoleh informasi yang menyebut terdakwa kemungkinan akan dijatuhi pidana di bawah satu tahun.
Namun, informasi tersebut belum dapat disebut sebagai putusan karena putusan pengadilan baru memiliki kepastian setelah dibacakan secara resmi oleh majelis hakim.
PUBLIK MENUNGGU PUTUSAN RESMI
Perkara ini kini berada pada tahap yang semakin mendekati putusan.
Karena itu, semua pihak perlu menunggu hasil pemeriksaan majelis hakim terhadap dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa maupun alat bukti lain yang sah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Apabila terdakwa terbukti bersalah, pertanggungjawaban pidana akan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
Sebaliknya, apabila unsur pidana tidak terbukti, terdakwa berhak memperoleh putusan sebagaimana diatur dalam hukum.
Di luar putusan terhadap terdakwa, masih terdapat persoalan lain yang menjadi perhatian pelapor, yakni bagaimana proses penerbitan akta kelahiran tersebut berlangsung.
Jika ditemukan adanya kesalahan administrasi, mekanisme perbaikannya perlu dijelaskan.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum oleh pihak tertentu, prosesnya harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan hukum.
Sebaliknya, apabila seluruh proses penerbitan dokumen telah dilakukan sesuai prosedur, penjelasan dari instansi terkait juga penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
FATIMAH: “SAYA HANYA MEMINTA KEADILAN”
Setelah hampir tiga tahun mengikuti proses hukum, Fatimah mengaku lelah. Namun, ia menyatakan tetap akan mengikuti proses hukum sampai adanya putusan.
“Saya tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Saya hanya meminta hukum bekerja. Anak saya punya identitas, punya masa depan dan punya hak untuk mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Menurut Fatimah, perkara tersebut bukan semata-mata persoalan konflik keluarga ataupun kerugian materi.
Ia menilai persoalan utama berkaitan dengan identitas seorang anak dan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh negara.
Kini, perhatian tertuju pada putusan resmi majelis hakim.
Bukan berdasarkan rumor ataupun informasi yang belum terkonfirmasi, melainkan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang dinilai secara hukum.
Sementara bagi pelapor, satu pertanyaan masih menunggu jawaban:
Bagaimana akta kelahiran tersebut dapat terbit, bagaimana proses verifikasinya dilakukan, dan apakah seluruh prosedurnya telah sesuai ketentuan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perkara tidak hanya berhenti pada siapa yang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, tetapi juga memberikan kepastian mengenai proses administrasi kependudukan yang menjadi pokok persoalan.
(Rn)
