lintas-news, Jakarta – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, di balik pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun tersebut, sejumlah ketentuan justru perlu mendapat perhatian serius masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya: apakah undang-undang ini benar-benar mampu menjadi instrumen efektif untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan, atau masih menyisakan celah yang berpotensi membatasi efektivitas pemberantasan korupsi?
Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU tersebut setelah pembahasan tingkat pertama diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah.
Berdasarkan laporan ANTARA, Panitia Kerja (Panja) membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sementara Komisi III DPR menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.
PASAL 72 MENJADI TITIK KRITIS
Salah satu ketentuan yang patut dicermati terdapat dalam Pasal 72 dokumen RUU yang dipublikasikan DPR.
Pasal tersebut menyatakan bahwa perampasan aset dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai jangkauan penerapan aturan baru terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.
Artinya, mekanisme perampasan aset berdasarkan undang-undang baru ini memiliki batas waktu penerapan terhadap tindak pidana.
Meski demikian, ketentuan tersebut tidak otomatis menghapus kemungkinan penindakan terhadap hasil kejahatan masa lalu melalui instrumen hukum lain yang sudah berlaku, sepanjang memenuhi persyaratan hukumnya.
Inilah bagian yang membutuhkan penjelasan terbuka dari DPR dan pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
KEKAYAAN TIDAK WAJAR, APAKAH OTOMATIS BISA DIRAMPAS ?
Isu berikutnya berkaitan dengan kekayaan pejabat atau pihak tertentu yang diduga tidak sebanding dengan penghasilan maupun sumber pendapatannya.
Publik perlu memahami bahwa kekayaan yang tidak wajar tidak otomatis dapat dirampas hanya berdasarkan dugaan atau perbedaan nilai kekayaan.
Pasal 5 dalam dokumen RUU mengatur aset hasil tindak pidana, termasuk aset yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan pribadi maupun pihak lain.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai aset lain milik pelaku yang sah untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas negara, berdasarkan putusan pengadilan.
Dengan demikian, persoalan pembuktian asal-usul kekayaan, hubungan aset dengan tindak pidana, dan mekanisme peradilan menjadi sangat penting.
Publik juga perlu mencermati apakah ketentuan yang disepakati telah cukup kuat untuk menghadapi praktik penyamaran hasil kejahatan melalui berbagai transaksi dan kepemilikan aset.
PERAMPASAN TANPA PUTUSAN PIDANA, TETAP HARUS MELALUI PENGADILAN
Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sewenang-wenang.
Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa perampasan aset tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 6 juga memberikan batasan mengenai kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut digunakan, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Selain itu, mekanisme tersebut mensyaratkan nilai aset paling sedikit Rp 1 miliar.
Prinsip perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik juga harus menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
BADAN PENGELOLA ASET DAN KEWENANGAN PRESIDEN
Persoalan lainnya adalah desain kelembagaan.
Pasal 53 menyebutkan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.
Sementara itu, Pasal 61 mengatur badan pengawasan perampasan dan pengelolaan aset yang juga dibentuk Presiden.
Pasal 64 dan Pasal 65 mengatur kewenangan Presiden dalam pengangkatan anggota badan pengawas, dengan mekanisme pengajuan calon dan persetujuan DPR.
Ketentuan ini membuka ruang diskusi mengenai independensi, transparansi, dan mekanisme pengawasan kelembagaan.
Sebab, lembaga yang mengelola aset hasil tindak pidana maupun lembaga yang mengawasi prosesnya harus benar-benar bekerja profesional, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.
DPR DAN PEMERINTAH JANGAN BERHENTI PADA PENGESAHAN
Pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi.
Justru setelah disahkan, publik memiliki hak untuk mengawasi implementasi setiap pasalnya.
DPR dan pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai konsekuensi Pasal 72, batasan penerapan perampasan aset, perlindungan hak masyarakat, serta independensi badan pengelola dan pengawas.
Jangan sampai regulasi yang diharapkan menjadi senjata untuk mengembalikan kekayaan negara justru menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menyita aset. Negara juga harus memastikan prosesnya berdasarkan hukum, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar undang-undang yang disahkan dengan ketukan palu. Masyarakat membutuhkan aturan yang benar-benar mampu mengejar hasil kejahatan, melindungi hak warga negara, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Kini, tantangan sesungguhnya berada pada pelaksanaan dan pengawasan undang-undang tersebut.
LINTAS NEWS akan terus mencermati substansi regulasi ini demi kepentingan publik dan tegaknya supremasi hukum.












