lintasnews, Surabaya – Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus dengan agenda pembahasan program kerja, penguatan tata kelola dan tata kerja organisasi, penyusunan rencana strategis kelembagaan, serta pemantapan teknis kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (Jimly School), LSP Jimly yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan asosiasi profesi terkait.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Direktur Eksekutif LKHAI, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., bersama Wakil Direktur Eksekutif Andry Ermawan, S.H dan Sekretaris Eksekutif, Rouli D. Marbun, S.H., M.H.
Adapun pemaparan mengenai program organisasi, sistem tata kerja, mekanisme koordinasi, dan arah pengembangan kelembagaan disampaikan oleh Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum.
Pertemuan ini merupakan bagian dari konsolidasi internal LKHAI untuk membangun organisasi yang profesional, sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia serta penguatan kapasitas kelembagaan di bidang hukum dan advokasi Indonesia.
Penguatan Tata Kelola dan Rencana Strategis Organisasi, dalam pembahasan rencana strategis, LKHAI menempatkan penguatan struktur organisasi, pembagian kewenangan, efektivitas koordinasi, dan pencapaian target program sebagai fondasi utama pengembangan kelembagaan. Setiap bidang diharapkan memiliki tugas, fungsi, indikator kinerja, serta mekanisme pelaporan yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Pemaparan Dr. Bastianto Nugroho menitikberatkan pada pentingnya keselarasan antara visi organisasi, perencanaan program, tata kerja pengurus, dan implementasi kegiatan. Dengan sistem manajemen organisasi yang tertata, LKHAI diharapkan mampu membangun kapasitas kelembagaan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pendidikan hukum, advokasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Pemantapan Kerja Sama dengan Jimly School dan LSP Jimly yang akhirnya akan segera dilaksanakan.
Agenda strategis berikutnya adalah pemantapan teknis kerja sama dengan Jimly School dan LSP Jimly. Kolaborasi ini diarahkan pada pengembangan pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi profesi di bidang hukum, ketatanegaraan, pemerintahan, dan keahlian khusus.
Sejumlah program pendidikan dan sertifikasi profesi yang menjadi ruang lingkup pembahasan meliputi:
1. Auditor Hukum Indonesia (JSLG-ASAHI), untuk meningkatkan kompetensi audit kepatuhan hukum (legal audit) pada instansi publik maupun swasta.
2. Mediator dan Konsiliator (C.M.C.), sebagai pengembangan kompetensi profesional dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi.
3. Certified Contract Drafter (C.C.D.), untuk meningkatkan keahlian perancangan dan analisis kontrak hukum maupun bisnis.
4. Certified Procurement Contract Drafter (C.P.C.D.) dan Asisten Perancang Kontrak, khususnya dalam bidang kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta.
5. Legislative Drafting dan Legal Drafting, untuk meningkatkan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.
6. Hukum Kesehatan, Hukum Properti, dan Hukum Pertanahan, melalui workshop dan pengembangan kompetensi hukum sektoral.
7. Good Corporate Governance (GCG) dan Hukum Kontrak Bisnis Internasional, untuk memperkuat profesionalisme, kepatuhan hukum, serta tata kelola korporasi.
Orientasi Implementasi dan Keberlanjutan Program, dalam pemantapan teknis kerja sama, LKHAI memandang perlu adanya pembagian peran dan tanggung jawab antarlembaga, pemetaan kebutuhan peserta, penyusunan agenda pelatihan, kurikulum, tenaga pengajar, mekanisme asesmen, serta evaluasi pelaksanaan program. Seluruh proses pendidikan dan sertifikasi akan memperhatikan standar kompetensi, legalitas penyelenggara, dan ketentuan BNSP sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui koordinasi tersebut, LKHAI berharap terbangun sinergi kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, dan daya saing.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal sekaligus bagian dari rencana strategis LKHAI untuk memperkuat peran organisasi sebagai lembaga kajian, advokasi, dan pengembangan kompetensi hukum yang konstruktif dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keadilan bagi masyarakat.
LKHAI Memperkuat Kelembagaan, Meningkatkan Kompetensi, Menegakkan Integritas, dan Mengawal Supremasi Hukum.
Hubungi nomor layanan LKHAI +62823‑1534‑2229
(Redho Fitriyadi)
