KLIKWARTAKU.COM – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr. Herman Hofi Munawar meminta masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) melihat secara proporsional viralnya dialog antara mahasiswa dan Gubernur Kalbar yang belakangan menjadi perhatian publik.
Herman Hofi menilai, keberanian mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada pihak pengambil kebijakan merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Menurutnya, kepekaan sosial dan keberanian menyuarakan persoalan publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
“Warga Kalbar patut memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa yang memiliki kepekaan sosial serta keberanian untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak pengambil kebijakan,” ujar Herman Hofi.
Ia menyoroti momen ketika mahasiswa berdialog dengan Gubernur Kalbar saat orang nomor satu di Kalbar tersebut tengah melakukan peninjauan di lapangan.
Dalam video yang beredar luas, respons Gubernur Kalbar dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kemarahan terhadap mahasiswa. Namun, Herman Hofi mengingatkan publik agar tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan visual, intonasi, atau ekspresi dalam sebuah perdebatan.
Menurutnya, nada bicara tinggi dalam sebuah dialog tidak otomatis menunjukkan kebencian maupun ketidaksukaan. Kondisi lapangan, situasi pembicaraan, serta tingginya dinamika diskusi juga dapat memengaruhi gaya komunikasi seseorang.
“Gaya penyampaian atau intonasi tinggi dalam suatu dialog, terutama di lapangan dengan kondisi alam yang kurang mendukung, sering kali dinilai secara sepintas sebagai bentuk kemarahan atau ketidaksukaan,” jelasnya.
Ketegasan Tidak Selalu Bermakna Negatif
Herman Hofi mengatakan, dalam perspektif komunikasi politik dan kepemimpinan, respons tegas seorang pejabat publik tidak selalu harus dimaknai secara negatif.
Perbedaan pandangan antara mahasiswa dan kepala daerah, menurutnya, merupakan sesuatu yang wajar dalam ruang demokrasi. Justru dari perbedaan tersebut dapat muncul proses dialektika yang mendorong setiap pihak menguji argumentasi dan memahami persoalan secara lebih mendalam.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian sepihak terhadap interaksi mahasiswa dengan Gubernur Kalbar.
“Perbedaan pandangan serta tingginya dinamika diskusi antara mahasiswa dan Gubernur merupakan hal yang wajar,” katanya.
Ia menegaskan, publik perlu mampu membedakan antara emosi yang dilandasi kebencian dengan ketegasan yang lahir dari keseriusan dalam merespons persoalan.
Nada bicara yang meninggi atau ekspresi tegas dalam forum diskusi, lanjutnya, bukan merupakan indikator tunggal untuk menyimpulkan adanya kebencian.
Sebaliknya, respons tersebut dapat menjadi refleksi dari keseriusan, ketegasan sikap, maupun dorongan emosional seorang pemimpin ketika menghadapi persoalan yang dianggap penting.
Mahasiswa Harus Siap Uji Argumen dan Data
Herman Hofi melihat peristiwa tersebut dari sisi yang lebih luas. Menurutnya, interaksi antara mahasiswa dan Gubernur Kalbar dapat menjadi laboratorium kepemimpinan sekaligus pendidikan mental dialektika publik bagi mahasiswa.
Mahasiswa, kata dia, memiliki hak menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, setiap aspirasi yang disampaikan kepada pejabat publik juga harus didukung argumentasi dan data yang kuat.
“Dalam menyampaikan aspirasi, setiap argumen dan data yang dibawakan harus siap diuji serta dipertanggungjawabkan secara matang,” tegasnya.
Menurut Herman Hofi, keberanian menyampaikan kritik harus berjalan beriringan dengan kesiapan mempertahankan argumentasi secara rasional.
Hal tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya berani bersuara, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual dalam memahami persoalan pemerintahan dan kebijakan publik.
Teguran Bisa Menjadi Bagian dari Proses Edukasi
Herman Hofi juga menilai, respons intens seorang pemimpin terhadap suatu persoalan dapat menunjukkan bahwa isu yang dibahas memang dianggap penting.
Teguran atau intonasi yang keras, menurutnya, dalam konteks tertentu dapat menjadi cara seorang tokoh senior memberikan penekanan terhadap persoalan yang sedang dibahas.
Namun, substansi persoalan tetap harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai perdebatan mengenai gaya komunikasi justru menghilangkan inti aspirasi mahasiswa maupun jawaban pemerintah.
“Dunia tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik membutuhkan ketahanan mental, keterbukaan menerima otokritik, serta kemampuan mengelola dinamika forum tanpa melenceng dari substansi yang diperjuangkan,” ujarnya.
Jangan Jadikan Perbedaan sebagai Perselisihan
Herman Hofi mengajak seluruh pihak melihat viralnya dialog tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Menurutnya, mahasiswa membutuhkan ruang untuk menyampaikan kritik, sementara pejabat publik juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, bahkan respons tegas terhadap argumentasi yang disampaikan.
Karena itu, ia berharap peristiwa tersebut tidak dibingkai semata-mata sebagai perselisihan antara mahasiswa dan Gubernur Kalbar.
“Mari kita letakkan peristiwa ini secara proporsional, bukan sebagai bentuk perselisihan, melainkan sebagai proses dialektika dan pembelajaran demokrasi yang mendewasakan bagi semua pihak.”
Dengan demikian, viralnya dialog tersebut diharapkan tidak berhenti pada perdebatan mengenai intonasi maupun ekspresi, tetapi dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya dialog, kritik, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Barat.
