lintasnews, Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026 menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan tersebut.
Berdasarkan laporan ANTARA, MA mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya serta mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
CNN Indonesia juga melaporkan bahwa objek perkara tersebut adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019, bukan putusan langsung mengenai pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan ini kemudian memunculkan perdebatan politik dan hukum mengenai kemungkinan tindak lanjut melalui DPR RI.
DINAMIKA PARTAI POLITIK MULAI MENGERUCUT
Sejumlah elite partai politik mulai menyampaikan pandangan masing-masing.
Dari PDIP, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa desakan agar Gibran mundur telah disuarakan sejumlah kader partainya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa proses pemakzulan dapat dijalankan apabila persyaratan konstitusionalnya terpenuhi.
Fraksi NasDem melalui anggota DPR Irma Suryani Chaniago juga menegaskan bahwa pernyataan Surya Paloh tidak boleh ditafsirkan secara sederhana sebagai dukungan ataupun penolakan terhadap pemakzulan.
Di sisi lain, Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Kamrussamad, menyatakan akan menghormati aspirasi lintas fraksi dan membahas perkembangan tersebut secara internal.
Gerindra juga menegaskan tidak akan menghalangi hak konstitusional anggota DPR sepanjang dijalankan sesuai ketentuan hukum.
PUTUSAN MA BUKAN OTOMATIS PEMAKZULAN
Dalam perspektif ketatanegaraan, persoalan ini perlu dibedakan secara tegas.
Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian harus melalui tahapan konstitusional.
DPR terlebih dahulu harus menggunakan mekanisme yang ditentukan konstitusi. Pendapat DPR kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan UUD 1945.
Bahkan, pengajuan pendapat DPR kepada MK memiliki persyaratan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPR.
Dengan demikian, tidak cukup hanya dengan pernyataan beberapa elite partai untuk menyatakan proses pemakzulan telah berjalan.
POLEMIK PENDIDIKAN HARUS DIUJI SECARA HUKUM
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Putusan MA mengenai tidak sahnya surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tentu menjadi persoalan hukum yang harus dicermati secara serius.
Namun, konsekuensi putusan tersebut terhadap status jabatan Wakil Presiden tidak boleh ditentukan hanya melalui penafsiran sepihak.
Publik juga perlu mendengar penjelasan pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KPU, serta pihak Gibran mengenai kedudukan dokumen dan akibat hukum putusan tersebut.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, sebelumnya menyatakan bahwa putusan MA tidak otomatis memengaruhi kedudukan kliennya sebagai Wakil Presiden.
Ia berpendapat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena tahapan Pemilu 2024 telah selesai dan telah terjadi perubahan keadaan hukum.
Pandangan kuasa hukum tersebut juga perlu ditempatkan sebagai argumentasi pihak terkait, bukan sebagai putusan pengadilan yang telah menyelesaikan seluruh perdebatan mengenai status jabatan.
PUBLIK MENUNGGU LANGKAH DPR
Kini perhatian masyarakat tertuju pada DPR RI.
Apakah persoalan ini akan ditindaklanjuti melalui hak menyatakan pendapat, hak angket, atau mekanisme konstitusional lainnya? Apakah partai-partai politik akan membangun kesepahaman lintas fraksi ?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar polemik tidak berkembang menjadi sekadar pertarungan kepentingan politik.
Pada akhirnya, hukum harus menjadi panglima. Jika terdapat persoalan administrasi negara yang terbukti bertentangan dengan hukum, harus ada tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga terkait.
Namun, setiap konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden juga harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
LINTAS NEWS menegaskan: Putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ruang lingkup serta akibat hukum yang ditetapkan.
Tidak boleh ada pejabat negara yang kebal terhadap hukum, tetapi tidak boleh pula seseorang diberhentikan hanya berdasarkan tekanan politik tanpa memenuhi prosedur konstitusi.
Demokrasi bukan sekadar siapa yang memiliki suara terbanyak, melainkan siapa yang bersedia tunduk pada hukum dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.
Kini, publik menunggu: apakah DPR akan membawa persoalan ini ke jalur konstitusional, atau polemik kembali berhenti pada pernyataan politik ?
LINTAS NEWS – Tajam Mengungkap Fakta, Berimbang dalam Pemberitaan.
