lintasnews, Sorotan Peristiwa – Nama mantan Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, kembali menjadi perhatian publik setelah disebut dalam perbincangan Akbar Faisal bersama pengamat politik dan militer Selamat Ginting melalui kanal podcast Akbar Faisal Uncensored.
Sorotan tersebut berkaitan dengan dua persoalan berbeda, yakni dugaan pengambilalihan perusahaan milik keluarga Akbar Faisal yang dikaitkan dengan masa jabatan Pipit di Bareskrim Polri, serta pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat.
Dalam perbincangan tersebut, Akbar Faisal mengaku bahwa adiknya pernah menjadi korban dugaan pengambilalihan perusahaan. Ia menyebut peristiwa itu terjadi ketika Pipit masih menjabat Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.
Akbar bahkan menyebut adanya dugaan penggunaan pihak lain untuk mengambil alih perusahaan milik keluarganya. Namun, pernyataan tersebut masih merupakan keterangan dan tudingan Akbar yang harus diuji melalui bukti, dokumen kepemilikan, serta proses hukum.
Ketika Selamat Ginting memastikan nama perwira yang dimaksud, Akbar membenarkan bahwa sosok tersebut adalah Irjen Pol Pipit Rismanto.
JEJAK DUGAAN DALAM PERKARA BAUKSIT
Sebelumnya, nama Pipit juga menjadi sorotan setelah Indonesia Police Watch (IPW), melalui Ketua Sugeng Teguh Santoso, menyampaikan informasi mengenai dugaan pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Kalbar tersebut oleh Divisi Propam Mabes Polri.
Informasi itu muncul di tengah pengusutan perkara dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Quality Success Sejahtera (QSS), yang menyeret pengusaha tambang Sudianto alias Aseng.
Dalam pemberitaan Juni 2026, IPW menyebut dugaan pemeriksaan tersebut perlu didalami seiring perkembangan perkara pertambangan tersebut.
Meski demikian, informasi mengenai pemeriksaan Propam tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang terlibat tindak pidana. Status pemeriksaan etik maupun klarifikasi internal juga berbeda dengan penetapan tersangka dalam perkara pidana.
ISU PENYADAPAN PRESIDEN, APAKAH ADA KAITANNYA ?
Sorotan terhadap nama Pipit kemudian semakin luas setelah mencuat perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Berdasarkan pemberitaan mengenai keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, penyidik mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlangsung pada periode 2025–2026.
Dalam perkembangan yang diberitakan, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS), termasuk dugaan akses tanpa hak dan penghapusan data elektronik.
Namun, penting ditegaskan: nama Pipit Rismanto tidak termasuk dalam tiga nama tersangka yang diumumkan dalam perkembangan perkara tersebut.
Karena itu, penyebutan nama Pipit dalam diskusi atau analisis mengenai persoalan di tubuh Polri tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dirinya terlibat dalam praktik penyadapan ilegal.
Dua persoalan tersebut harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti masing-masing, bukan sekadar dikaitkan melalui kesamaan lingkungan institusi atau perjalanan jabatan.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS JADI TUNTUTAN PUBLIK
Rangkaian informasi tersebut memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka oleh institusi Polri.
Apakah benar pernah ada pemeriksaan internal terhadap Pipit Rismanto terkait perkara tambang bauksit ? Jika benar, apa materi pemeriksaannya dan bagaimana hasilnya ?
Apakah dugaan pengambilalihan perusahaan yang disampaikan Akbar Faisal pernah dilaporkan kepada aparat penegak hukum ? Jika sudah, bagaimana perkembangan penanganannya ?
Dan apakah terdapat hubungan faktual antara perkara pertambangan dengan perkara penyadapan ilegal ? Pertanyaan terakhir ini membutuhkan bukti yang dapat diverifikasi, bukan spekulasi.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan, sementara setiap pihak yang disebut harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada nama-nama yang muncul dalam pernyataan publik. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh menjadikan seseorang sebagai pihak yang bersalah hanya karena namanya disebut dalam sebuah polemik.
LINTAS NEWS menegaskan bahwa seluruh dugaan dalam pemberitaan ini harus diuji melalui proses hukum yang objektif, independen, dan transparan.
Asas praduga tak bersalah tetap wajib dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar polemik mengenai nama seorang jenderal, melainkan kejelasan fakta, pertanggungjawaban kewenangan, serta kepastian hukum tanpa pandang bulu.
