lintasnews, Sorotan Peristiwa – Isu dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi perbincangan di ruang publik.
Berbagai narasi dan spekulasi beredar di media sosial, termasuk unggahan yang menyebut sejumlah institusi dan tokoh berpotensi ikut terseret apabila dugaan terkait ijazah tersebut terbukti.
Salah satu gambar yang beredar mencantumkan nama Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, serta menyebut Polda Metro Jaya, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), KPU Solo, dan Andi Azwan sebagai pihak yang disebut-sebut dapat ikut terseret dalam persoalan tersebut.
Namun, informasi dalam gambar itu perlu diuji secara cermat.
Hingga terdapat keterangan resmi dan bukti yang dapat diverifikasi, pernyataan bahwa pihak-pihak tersebut akan menjadi tersangka tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
POTENSI KETERLIBATAN HARUS DIBUKTIKAN
Dalam perspektif hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena memiliki jabatan, hubungan kelembagaan, atau pernah terlibat dalam suatu proses administrasi.
Penetapan tersangka harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, kecukupan alat bukti, serta prosedur yang berlaku.
Karena itu, menyebut nama seseorang atau institusi sebagai calon tersangka tanpa dasar penyidikan yang jelas berisiko menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.
Begitu pula terhadap institusi pendidikan, penyelenggara pemilu, maupun aparat penegak hukum.
Setiap dugaan keterlibatan harus dibuktikan melalui fakta, dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.
UGM, KPU, DAN APARAT PENEGAK HUKUM PERLU TRANSPARAN
Apabila terdapat pertanyaan publik mengenai dokumen akademik, proses administrasi pencalonan, maupun penanganan laporan hukum, institusi terkait perlu memberikan penjelasan berdasarkan kewenangan dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi menjadi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi. Namun, transparansi juga harus tetap menghormati hak setiap orang, asas praduga tidak bersalah, serta perlindungan terhadap nama baik.
Polda Metro Jaya, UGM, KPU, dan pihak-pihak yang disebut dalam unggahan tersebut tidak boleh dianggap telah melakukan pelanggaran hanya berdasarkan narasi yang beredar.
PERS HARUS MENGUJI, BUKAN SEKADAR MENGGIRING
Persoalan ini bukan sekadar perdebatan politik atau pertarungan opini di media sosial.
Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang transparan, objektif, dan dapat diuji.
Pers memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap setiap informasi, meminta konfirmasi kepada pihak yang disebut, serta memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Publik berhak mendapatkan kebenaran. Namun, setiap pihak juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
PERTANYAAN PUBLIK: APAKAH SELURUH FAKTA SUDAH DIBUKA?
Jika memang terdapat bukti yang dapat menjelaskan persoalan ijazah tersebut, mengapa tidak disampaikan secara terbuka melalui mekanisme hukum dan keterangan resmi yang dapat diverifikasi ?
Sebaliknya, jika tuduhan yang beredar tidak terbukti, publik juga berhak mendapatkan penjelasan agar tidak terus-menerus disuguhi informasi yang belum teruji.
LINTAS NEWS menegaskan bahwa pengungkapan fakta harus dilakukan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum, tetapi siapa pun yang belum terbukti bersalah tidak boleh dihakimi melalui opini publik.
Sebab, dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh kerasnya tuduhan, melainkan oleh kekuatan bukti dan proses hukum yang adil.
