lintasnews, Banyuwangi – Topeng terbuka. Disposisi Ketua DPRD untuk menggelar RDPU soal dugaan perampokan tambang emas Tumpang Pitu ternyata digembosi oleh oknum Pimpinan Komisi-nya sendiri.
Sudah jelas perintah atasan: panggil rakyat, buka data tambang. Tapi apa yang dilakukan oknum ini? Mengulur waktu, menolak aspirasi, berlindung di balik aturan tatib yang dia pelintir sendiri.
Ini bukan lagi soal lambat kerja. Ini soal *PENGKHIANATAN MANDAT RAKYAT.*
Kalau Ketua DPRD saja dilawan, lalu rakyat mau mengadu ke siapa? DPRD dibayar pakai uang rakyat, bukan dibayar oleh korporasi tambang.
*CATAT:*
1. Menolak RDPU yang sudah disposisi Ketua DPRD adalah bentuk *Maladministrasi dan Pembangkangan Struktural.*
2. Wakil rakyat yang takut menggelar RDPU patut diduga *sedang berkompromi.* Takut data tambang dibuka terang-benderang.
3. Rakyat Banyuwangi Selatan tidak butuh wakil yang pintar cari alasan, rakyat butuh wakil yang berani buka pintu Balai Aspirasi.
Jangan berlindung di balik kata “mekanisme”. Mekanisme dibuat untuk melayani rakyat, bukan untuk membohongi rakyat.
Jika RDPU Tumpang Pitu masih terus dijegal, maka yang dipertaruhkan bukan lagi kursi Pimpinan Komisi itu, tapi *kepercayaan seluruh DPRD Banyuwangi di mata warga Banyuwangi.*
Balai Aspirasi Banyuwangi Selatan sudah dibuka. Tinggal berani atau tidak, wakil rakyat itu duduk dan dengarkan perampokan di depan matanya sendiri.
*BABLAS “Balai Aspirasi Banyuwangi Selatan – APPM Hebat*
